DKSB Bernyawa Lagi: Menguatkan Kolaborasi Seniman dan Pemerintah

PADANG, majalahelipsis.id—Dewan Kesenian mempunyai peran yang sangat vital dalam upaya memperkuat ekosistem seni di Indonesia. Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB) yang bangkit kembali setelah “mati suri” kehadirannya disambut baik oleh sejumlah seniman di daerah itu.

Dosen Universitas Negeri Padang (UNP) dan Pakar Kajian Seni Pertunjukan serta Koreografer, Indrayuda, S. Pd, M.Pd, Ph.D., mengungkapkan bahwa Dewan Kesenian memiliki tanggung jawab strategis dalam perkembangan kesenian.

“Dewan ini bertindak sebagai lembaga kontrol dan rekomendasi untuk kreativitas seniman, memberikan legitimasi nilai dan eksistensi seniman serta karyanya, dan melakukan kurasi terhadap karya yang diprogramkan pemerintah,” kata Indrayuda saat dihubungi Majalahelipsis.id melalui pesan WhatsApp, Jumat (10/1/2025).

Menurut Indrayuda, Dewan Kesenian berfungsi sebagai mitra pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan, dalam merancang regulasi dan arah perkembangan kesenian.

“Lembaga ini tidak bertindak sebagai eksekutor kegiatan seperti pertunjukan atau festival, melainkan fokus pada perencanaan strategis, perlindungan hak seniman, kontrol, rekomendasi, kurasi, dan legitimasi,” jelas Indrayuda.

Senada dengan Indrayuda, M. Ishak Fahmi, seorang seniman, menekankan bahwa Dewan Kesenian harus berperan sebagai think tank (lembaga pemikir) yang menyusun kebijakan, advokasi, dan pengembangan ekosistem seni.

“Tugas utama Dewan Kesenian adalah menyusun dan mengusulkan kebijakan kesenian kepada pemerintah, melakukan riset tentang tren dan tantangan di dunia seni, serta memberikan panduan strategis untuk pengembangan kesenian di berbagai tingkatan,” ujar M Ishaq Fahmi yang merupakan putra dari budayawan Bagindo Fahmi, sekaligus seorang bankir, lawyer, dan budayawan Sumatera Barat.

Ia juga menekankan pentingnya hubungan dengan institusi seni lain untuk kolaborasi dan pertukaran budaya.

Fahmi menambahkan bahwa struktur Dewan Kesenian perlu dirancang agar efektif dalam menjalankan fungsi strategisnya, dengan pembagian tugas yang jelas. Struktur ini mencakup Ketua Komite, Sekretaris Komite, Anggota, dan Sekretariat Dewan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan. Sekretariat bertugas menyediakan dukungan administratif dan operasional untuk kegiatan Dewan.

“Dewan Kesenian harus fokus pada pengembangan ekosistem seni secara menyeluruh, bukan sebagai pelaksana teknis kegiatan seni,” tegasnya.

Yeyen Kiram, seniman lainnya, menjelaskan bahwa pendirian Dewan Kesenian di setiap provinsi erat kaitannya dengan kebijakan politik pemerintah yang merespons kebutuhan seniman dalam proses kreatif mereka. Hal ini sudah berlangsung sejak masa Orde Baru dengan diterbitkannya SKB Tiga Menteri. Di Sumatera Barat, proses pendirian Dewan Kesenian selalu berlangsung dinamis, mencerminkan karakter masyarakat Minangkabau yang cenderung homogen dan penuh dialektika.

Yeyen mengungkapkan bahwa proses pemilihan dan pembentukan Dewan Kesenian di Sumatera Barat selalu diwarnai dinamika aktif dan berbagai pertanyaan.

“Saya mengikuti proses ini sejak masa kepemimpinan almarhum Pak A.A. Navis hingga Haris Effendi Tahar. Dinamika ini mencerminkan proses intelektual dan komunikasi dalam berkesenian yang tumbuh alami,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya posisi Dewan Kesenian sebagai mitra dan mediator dalam rumah gadang kesenian, serta mengingatkan perlunya Dewan Kesenian untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan iklim berkesenian.

Sementara itu, Maghdalena, penulis dan tim kreatif Sekolah Menulis elipsis, menyoroti pentingnya melibatkan generasi muda, khususnya Gen Z, dalam Dewan Kesenian Sumatera Barat.

“Generasi muda memiliki pandangan yang mungkin berbeda terhadap seni dan budaya daerah kita. Ini saat yang tepat untuk melibatkan mereka secara langsung dalam mewariskan nilai-nilai luhur budaya dan seni daerah kita,” ujarnya.

Maghdalena menambahkan bahwa Gen Z adalah generasi yang melek teknologi dan kreatif.

“Mereka dapat dengan mudah memviralkan seni dan budaya serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika tidak dilibatkan, kita khawatir akan terjadi kesenjangan antar generasi yang semakin lebar,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa melibatkan Gen Z dalam Dewan Kesenian dapat mencegah mereka lebih bangga dengan budaya luar yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai budaya di daerah sendiri.

“Dengan pemahaman mendalam tentang peran strategis Dewan Kesenian, penting bagi semua pihak untuk mendukung pengembangan ekosistem seni yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sepakat dengan pendapat narasumber sebelumnya, Maghdalena mengatakan, Dewan Kesenian harus tetap pada jalurnya sebagai badan strategis yang melindungi hak seniman, mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada seni, dan menjaga kelangsungan nilai-nilai budaya lokal dalam konteks yang relevan dengan zaman.

“Melibatkan generasi muda dalam proses ini akan memastikan bahwa nilai-nilai luhur seni dan budaya terus dijunjung tinggi dalam setiap karya seni mereka,” tambahnya.